Student Goverment

Student Goverment : Sebuah Awal yang perubahan kearah yang lebih baik.

            Student Goverment atau Student Governance  dua buah istilah yang mengandung pengertian sama. Namun dalam prakteknya kedua istilah tersebut memiliki perbedaan yang sangat menonjol. Student Goverment mungkin ada sebagian dari kita yang sudah paham akan makna dari istilah tersebut, namun ada juga sebagian dari kita yang tidak mengetahui bahkan asing akan istilah tersebut.

            Student Goverment diartikan sebagai pelembagaan kepentingan politik mahasiswa dalam format negara mahasiswa, namun tidak sama. Student Goverment belakangan ini menjadi perbincangan hangat didalam aktifitas kampus dibanyak perguruan tinggi, karena istilah tersbut dirasa menjadi angin segar bagi mahasiswa yang senantiasa memperjuangkan sebuah perubahan. Istilah tersebut menjadi booming pasca digulirnya reformasi dinegara ini pada akhir tahun 1990. Pemikiran tersebut dilandasi oleh keputusan Mendikbud No.155/U/1998 yang sampai saat ini menjadi pedoman umum semua organisasi di tingkat perguruan tinggi. Dari keputusan tersebut dapat disimpulkan bahwa mahasiswa memperoleh kedaulatan tertinggi dalam berorganisasi dikampusnya.

“....organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip dari oleh dan untuk mahasiswa”

Keputusan Mendikbud tersebut juga memiliki tujaun untuk memberikan pengenalan dan pendidikan berdemokrasi terhadap mahasiswa. Berangkat dari hal tersebut mahasiswa berinisiatif membentuk sebuah tatanan sistem organisasi mahasiswa untuk menjalankan prisnip mahasiswa.  

            Student Goverment atau pemerintahan mahasiswa merupakan suatu sistem yang mengibaratkan kampus menjadi suatu negara dimana didalamnya terdapat perangkat-perangkat kenegaraan. Maka perangkat-perangkat tersebut ditujukan untuk menjamin dan melaksanakan serta mengimplementasikan prinsip tersebut dalam kehidupan mahasiswa di kampus. Dalam praktiknya Student Goverment mengatur adanya badan eksekutif dan badan legislatif mahasiswa. Alasan kenapa badan yudikatif tidak dimasukkan kedalam sistem karena mahasiswa merupakan masyarakat kampus yang berada dibawah Rektor Universitas. Artinya Rektor merupakan pemegang kekuasaan yudikatif tertinggi dikampus.

            Student Goverment bisa diartikan sebagai reformasi kebebasan bagi mahasiswa untuk berdemokrasi didalam kampus. Pemberlakuan konsep Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK)/Badan Koordinasi Kampus (BKK) secara paksa oleh pemerintah telah mematikan gerak mahasiswa dalam bernegara didalam kampus. Kebijakan tersbut dilaksanakan berdasarkan SK. No.0156/U/1978 sesaat setelah pelantikan Dooed Yusuf pada tahun 1979. Konsep tersebut mencoba mengarahkan mahasiswa hanya menuju pada jalur kegiatan akademik serta menjauhkan dari aktifitas politik, karena pada saat itu dinilai dapat membahayakan rezim.

            Student Goverment dalam teknisnya memuat aturan hubungan antar kelembagaan, misalnya BEM Universitas dan BEM Fakultas.

            Pemerintahan Mahasiswa yang terkoordinasi dengan baik akan menciptakan sebuah situasi politik serta situasi pemerintahan kampus yang kondusif. Pembenahan hubungan strukturisasi baik di tingkat Universitas maupun tingkat Fakultas dalam mengadakan kegiatanyang mendukung hal diatas tersebut. Sistem organisasi dengan konsep seperti ini akan memberikan pemandangan yang luas bagi setiap lembaga yang ada dikampus, dan konsep seperti juga dapat diterapkan di kampus UIN Walisongo Semarang. Silaturahmi dan komunikasi yang selalu dijalin akan lebih erat, keuangan dan dana kemahasiswaan dapat digunakan secara lebih profesional dan pola kaderisasi yang jelas untuk keutuhan lembaga kenegaraan di kampus UIN Walisongo. Student Goverment yang berkualitas dapat diterapakan di UIN Walisongo dengan melalui beberapa tahapan, yaitu :

1.      Mentrasnformasikan keilmuwan yang didapat oleh mahasiswa kedalam sistem yang mereprentasikan keilmuwan.  Agar gerakan mahasiswa tidak hanya gerakan sosial semata, namun gerakan intelektual juga kemahiran dalam seni mengatur pemerintahan.

2.      Adanya supremasi hukum yang melindungi Student Goverment

3.      Etikah dalam Ukhuwah, istiqomah dalam Diniyah, serta  Ilmiah dalam ilmu pengetahuan.

4.      Pendistribusian mahasiswa yang baik dalam setiap elemen pemerintahan mahasiswa dalam kampus

Dalam Student Goverment terdapat empat elemen, yaitu struktur, alur kaderisasi, dana kemahasiswaan, dan sinkronisasi program kerja.

            Pemaparan mengenai Student Goverment diatas menandakan semangat mahasiswa dalam gerakan perubahan tidaklah menghilang. Karena kampus selain sebagai tempat akadenik formal, kampus juga ladang untuk mahasiswa meningkatkan kualitasnya baik secara praktis maupun teoritis. Tujuan Student Goverment bukanlah menjadikan mahasiswa akan tercetak sebagai figur yang haus akan kekuasaan sebuah lembaga, namun lebih dikhususkan untuk mempersiapkan diri mahasiswa menjadi pribadi yang melek akan politik, paham akan demokrasi dan tujuan utamanya adalah guna memperbaiki nasib bangsa kedepan agar lebik baik. Yang terakhir dari saya, Student Goverment adalah Sebuah Awal yang perubahan kearah yang lebih baik.

NB: Artikel ini di Tulis Oleh Sahabat Saya Muh Afit Khomsani Domisioner Ketua DEMA UIN Walisongo Periode 2017