Resolusi Konflik

Resolusi Konflik

ini adalah contoh tugas Resolusi Konflik 
Selamat Membaca sahabat :)

Rezim militer Orde Baru Soeharto menjadikan Papua sebagai daerah kekuasaan militer, terutama Angkatan Darat (AD). Kesan seperti itu sangat terasa karena instansi militer dan para petinggi militer di Kodam dan jajarannya mendominasi ranah politik dan jalannya pemerintahan di Papua. Cengkraman AD atas Papua kian kuat karena adanya dwifungsi ABRI dan dijadikannya Papua sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Dengan semangat berdwifungsi, obsesi utama semua pimpinan militer Indonesia, khususnya di jajaran Kodam Trikora dan di Pemda Papua menghancurkan apa yang mereka sebut gerombolan bersenjata OPM. Obsesi penghancuran OPM itu juga dimotivasi oleh kepetingan ekonomi dan politik. Secara politik petinggi AD, seperti Pangdam, Danrem, dan Dandim adalah juga Ketua Pembina Golkar di wilayahnya. Secara ekonomi, semua perusahaan besar di Papua dikategorikan sebagai objek vital nasional. Artinya perusahaan-perusahaan itu berada di bawah naungan militer untuk keamanannya. Untuk itu, perusahaan-perusahaan harus menyetor sejumlah uang.

Dalam setiap kepala pimpinan dan anggota ABRI, semua orang Papua adalah separatis, kecuali orang itu bisa menunjukkan dirinya bukan separatis. Untuk motivasi ini, OPM yang selalu kecil kekuatannya selalu dikampanyekan sebagai ancaman serius bagi NKRI. Obsesi itu tumbuh dari cara pandang yang melihat gerakan menuntut pengakuan identitas politik Papua sekadar masalah “bom waktu yang ditinggalkan Belanda” atau bush dari hasutan kelompok separatis, bukan merupakan persoalan mendasar yang berkaitan dengan rasa keadilan dan harga diri orang Papua. Maka dari itu untuk mengenyahkan “hantu OPM” itu, kebijakan yang diambil di Papua adalah menghancurkan OPM secara fisik (membunuh) dengan menggelar operasi militer berkesinambungan (DOM) dari tahun ke tahun. Dr. Benny Giyai seorang rohaniwan dan intelektual Papua mencatat bahwa pengalaman di bawah cengkraman militer itu merupakan pengalaman pahit yang tak akan pernah terlupakan oleh orang-orang Papua. Benny menuliskan bahwa dalam seluruh pengalaman pahit itu, orang Papua merasa diperlakukan bukan sebagai manusia, melainkan hanya sebagai objek, yaitu objek operasi militer.

Sejarah sebagai objek kekerasan itulah yang selalu diingkari oleh Indonesia sampai hari ini. Pihak-pihak militer atau aparat keamanan di Papua sama sekali tidak pernah merasa melakukan kejahatan terhadap siapa pun di Papua, karena operasi-operasi militer yang mereka lancarkan, atau penangkapan-penangkapan serta penyiksaan atau pembunuhan dengan segala bentuknya di Papua hanyalah dalam rangka menjalankan tugas sebagai pelindung NKRI dari rongrongan organisasi yang disebut sebagai OPM.

Dalam pandangan orang-orang Papua, ABRI yang berpataka “Praja Ghupta Kra” (Ksatria Pelindung Masyarakat) adalah alih-alih menjadi pelindung, malah menjadi seperti pagar makan tanaman. Operasi-operasi militer mendatangkan kesengsaraan lahir dan batin bagi orang-orang Papua. Pandangan orang Papua itu masih bertahan sampai saat ini sehingga mendorong mereka menuntut merdeka karena rendahnya kepercayaan terhadap TNI/POLRI dan  instansi pemerintah yang ada di Papua.

Dengan latar sejarah dan posisi politik seperti itu,  militer di Papua merasa dan melihat dirinya sebagai satu-satunya institusi yang menjaga keutuhan Indonesia di Papua. Militer di Papua selalu bertindak represif terhadap segala bentuk gerakan atau opini yang mempertanyakan atau memprotes keadaan yang dirasakan kurang adil oleh tokoh-tokoh dan mahasiswa Papua. Dalam menjaga keutuhan NKRI, militer Indonesia di Papua sangat mudah memvonis seluruh bentuk protes orang Papua sebagai gerakan separatis. Ketika cap separatis sudah dialamatkan oleh militer kepada seseorang di Papua maka orang itu akan bisa menjadi korban dalam sekejap. Seperti penangkapan terhadap tokoh-tokoh dan mahasiswa Papua. Baik menjadi korban penculikan, penyiksaan, bahkan pembunuhan. Aksi kekerasan itu berlangsung bertahun-tahun, dengan ribuan korban jiwa. Para korban dan keluarganya inilah bersama-sama dengan kalangan mudah dan mahasiswa serta tokoh-tokoh terpelajar Papua di era reformasi menyuarakan perlunya Indonesia mempertanggungjawabkan seluruh kekerasan itu. Untuk meminta pertanggung-jawaban itu, wacana Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi wacana yang paling dominan di dalam dan luar Papua.

Sejumlah rangkaian kekerasan dan pelanggaran HAM yang  terjadi di bumi Cendrawasih merupakan luka bagi OPM dan Rakyat Papua. Hal ini, yang kemudian membangkitkan semangat OPM untuk mempertahankan harga dan jati diri sebagai kulit hitam dan rambut keriting. Sehingga dengan tidak ragu-ragu OPM tampil ke permukaan secara terbuka untuk melakukan perlawanan. Salah satu aksi yang terjadi adalah dengan menembak mati 8 prajurit TNI, (21/02) di Tinggi nambut Puncak Jaya (Sumber : MetroTV).

TNI     : Permasalahan yang terjadi direpublik ini tentang pemberontakan yang opm   lakukan sangat meresahkan warga karena keadaan menjadi tidak aman dan tidak nyaman sehingga Tni wajib mengamankan seluruh wilayah NKRI

OPM   : ketika terjadi tindakan kekerasan yang terjadi di tanah papua merupakan suatu usaha pengembalian hak kami selaku warga papua yang sah yang direbut oleh indonesia

PBB    : sudah di jelaskan bahwa kejelasan status yang di terima papua tentang masalah hak dan kewajibannya sudah diatur dalam untea dahulu

TNI     :  Sudah di jelaskan permasalahan mengenai status dan kondisi ekonomi papua tambah baik sekarang jikalau para separatis opm tidak mengganggu keamanan dan ketertiban

OPM   : kebohongan yang dilakukan oleh indonesia sangat banyak sehingga banyak yang mengganggap kami ini sebagai separatis mana ada separatis di dalam daerah sendiri justru tni itu yang separatis

PBB    : yang terpenting adalah bagaimana menggembangkan daerah papua menjadi daerah maju dan dapat bersaing dengan daerah lain sehingga kembangkanlah kerjasama antar semua elemen baik indonesia maupun opm

TNI     : kami tidak akan memusuhi jikalau mereka mau untuk berkompromi dan bekerjasama dengan baik dan mau menyerahkan senjata buat keadaan yang kondusif dan steril.

OPM : kami ini flexibel jikalau kita mendapatkan apa yang kami minta kami akan mau dan berusaha untuk mengembangkan daerah kami.

PBB : kalo perlu kita adakan mediasi antara pihak Indonesia dan OPN sehingga terjadi nota kesepahaman sehingga papua dapat berkembang menjadi suatu daerah yang potensial dan diakui dikalangan dunia.

TNI : itulah yang kami tekankan guna mewujudkan kemerdekaan yang sejati ditanah papua tanpa ada tindakan-tindakan kekerasan sehingga papua akan menjadi papu yang sejahtera.

OPM : sebenarnya kami itu tidak menginginkan kekerasan di tanah papua, hanya saja kami tidak terima atas perilaku atau tindakan atas yang dilakukan oleh pihak indonesia (tni) terhadap masyarakat sipil di papua (diskriminasi).

PBB : sekarang kita ambil tengahnya bagaimana kita mensinergikan antara tujuan OPM dan TNI untuk mengembangkan Papua.

Tni : setuju.....

OPM : Setuju....

PBB : baik kita tarik sekarang kesimpulan kalian, kita akan melakukan pembagian job yang akan kita fasilitasi selaku dewan kebangsaan tertinggi di dunia.

TNI : asalkan sesuia dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dari konstitusi.

OPM : saya sepakat kalo itu kepentingan masyarakat asli papua itu sendiri bukan dari kalangan tertentu dari bangsa indonesia.

PBB : baik, untuk masalah penempatan posisi kami selaku mediator akan menempatkan posisi baik dari indonesia maupun dari OPM secara adil dan merata .

TNI : kami sepakat memang itu yang kami inginkan.

OPM : kami juga sepakat karna itu yang kami cari.

PBB : terimakasih atas kerja samanya permasalahan ini sudah kami sepakati bahwa pembagian posisi akan kami lakukan dengan seadil-adilnya, partisipasi dan dukungan penuh sangat kami harapkan dari kedua belah pihak.

Analisis terhadap proses mediasi diatas

Dari paparan diatas proses mediasi yang berjalan dengan damai dan sedikit alot maka saya dapat menganalisis tentang beberapa hal sebagai berikut :

Ø  PBB merupakan mediator perannya disini sangat efektif dan mendukung terciptannya sarana pengembangan pertumbuhan ekonomi dan sosial dikalangan warga Papua karena dapat menggabungkan dua kubu yang bertolak belakang dari segi pemahaman sehingga terciptanya sinerjitas yang berguna untuk kesejahteraan Papua yang mendatang.

Ø  TNI sebagai tim satu dari indonesia peran tgasnya dalam menjaga kedaulatan NKRI sangatlah amat berat mulai dari memperkuat fisik, mental dan sikologi sehingga dapat mengatasi segala bentuk ancaman yang terjadi buat NKRI dan tidak ada tawar menawar lagi , tetapi TNI flexsibel dalam misi pengembangan Papua kedepan sehingga mau berkoordinasi dengan OPM guna kesejahteraan Papua.

Ø  OPM sebagai tim dua untuk kemerdekaan Papua segala bentuk rintangan kami sudah siap untuk menghadapi demi kemerdekaan sejati sehingga pola-pola bentuk koordinasi awal mulanya kami tidak sepakat. Setelah mendapatkan jaminan dari PBB kami siap mengawal dan bersama dengan papua yang lain membangun papua yang sejahtera sehingga langkah koordinasi dengan aparatur TNI.